Uji kompetensi bab 1
1. Bedakanlah makna hak asasi manusia dengan hak warga
negara?
-Hak asasi Manusia merupakan hak yang
dimiliki oleh setiap
manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras
maupun golongan.
-Hak warga Negara adalah hak yang melekat pada seseorang
berdasarkan statusnya sebagai anggota suatu negara.
manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras
maupun golongan.
-Hak warga Negara adalah hak yang melekat pada seseorang
berdasarkan statusnya sebagai anggota suatu negara.
2. Mengapa terjadi pelanggaran HAM?
Pelanggaran HAM
disebabkan oleh faktor-faktor berikut
A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran
HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya
adalah:
1) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri;
2) rendahnya kesadaran akan penghoramatan dan pengharapan
terhadap HAM;
3) sikap tidak toleran
B. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang
mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan, diantara nya adalah :
A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran
HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya
adalah:
1) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri;
2) rendahnya kesadaran akan penghoramatan dan pengharapan
terhadap HAM;
3) sikap tidak toleran
B. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang
mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan, diantara nya adalah :
1) Penyalahgunaan kekuasaan
2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum
3) Penyalahgunaan teknologi
4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum
3) Penyalahgunaan teknologi
4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
3. Uraikan jaminan hak asasi manusia
yang terdapat dalam Pancasila
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin
hak kemerdekaan
untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati
perbedaan agama.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak
setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum
serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk
mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur
pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela
berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di
atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan
prinsip hak asasi manusia dimana hendaknya sesama manusia
bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam
kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat
yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk
bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan,
paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak
partisipasi masyarakat.
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui
hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara
serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati
perbedaan agama.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak
setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum
serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk
mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur
pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela
berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di
atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan
prinsip hak asasi manusia dimana hendaknya sesama manusia
bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam
kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat
yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk
bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan,
paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak
partisipasi masyarakat.
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui
hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara
serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
4. Apa yang akan terjadi apabila
dalam proses penegakan HAM, Pancasila tidak
dijadikan dasar atau landasan!
dijadikan dasar atau landasan!
Proses penegakan HAM akan mengarah kepada
nilia-nilai liberalisme
atau sosialisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
atau sosialisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
5. Mengapa liberalisme dan
sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam
proses penegakan HAM di Indonesia ?
proses penegakan HAM di Indonesia ?
Karena prinsip-prinsip liberalisme lebih
mengedepankan pada
kebebasan individual yang tanpa batas, sementara sosialisme
lebih mengedepankan kepada dominasi negara atas individu.
Kedua ideologi tersebut bertentangan dengan prinsip penegakan
HAM di Indonesia yang lebih mengedepankan asas keseimbangan
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
kebebasan individual yang tanpa batas, sementara sosialisme
lebih mengedepankan kepada dominasi negara atas individu.
Kedua ideologi tersebut bertentangan dengan prinsip penegakan
HAM di Indonesia yang lebih mengedepankan asas keseimbangan
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
6. Sekarang ini begitu sering terjadi
pelanggaran HAM di masyarakat
seperti pembunuhan, penculikan dan penyiksaan. Mengapa hal tersebut
dapat terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi
persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan
tersebut?
seperti pembunuhan, penculikan dan penyiksaan. Mengapa hal tersebut
dapat terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi
persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan
tersebut?
Terjadinya pelanggaran HAM Karena
kurangnya kesadaran
masyarakat akan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM,
faktor aparat penegak hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan
kekuasaan. Pihak yang paling bertanggung jawab dan untuk mengatasi pelanggaran HAM adalah negara melalui aparatur penegak
hukum. Peran kita adalah ikut mencegah terjadinya pelanggaran
HAM di masyarakat dan membantu Negara menegakkan hukum.
masyarakat akan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM,
faktor aparat penegak hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan
kekuasaan. Pihak yang paling bertanggung jawab dan untuk mengatasi pelanggaran HAM adalah negara melalui aparatur penegak
hukum. Peran kita adalah ikut mencegah terjadinya pelanggaran
HAM di masyarakat dan membantu Negara menegakkan hukum.
Comments
Post a Comment